Cancel Preloader

Tak Perlu Gubernur, Sultan Lingga Sudah Izinkan Penambangan Timah

 Tak Perlu Gubernur, Sultan Lingga Sudah Izinkan Penambangan Timah

Wisma Timah, jejak kejayaan timah di Dabo Singkep. sumber: internet

Selain Bangka, Belitung, dan Karimun, ternyata Singkep juga termasuk sebagai pulau penghasil timah di Indonesia. Wajar saja jika rencana Bupati Lingga, Muhammad Nizar untuk mengembalikan PT. Timah Tbk cukup menarik perhatian.

Adalah dosen Ilmu Pemerintahan di salah satu perguruan tinggi swasta Tanjungpinang yang juga Sastrawan, Rendra Setyadiharja, menjelaskan bahwa regulasi perizinan bagi penambang timah sudah diatur sejak zaman Kesultanan Riau-Lingga.

“Tak perlu gubernur, karena di masa itu Sultan Lingga sendiri yang meneken perjanjian kerjasama dan izin penambangan timah di Singkep.” Ujar Rendra, Kamis (1/4).

Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.IP, Dosen Ilmu Pemerintahan dan Sastrawan Kepulauan Riau

Dijelaskan Rendra, pada masa Sultan Abdul Rahman Syah yang menetap di Lingga, bijih timah sudah marak ditambang dengan cara tradisional.

“Dulu timah didulang, dan itu salah satu penyebab Lingga menjadi ramai pendatang karena adanya penambangan timah.” Bebernya.

Namun, perjanjian secara tertulis dengan belanda, diakui Rendra baru terlaksana pada kedaulatan Sultan Riau-Lingga pertama (Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, 1857-1883) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

“Kebijakan Pemkab Lingga saat ini, tak ubahnya seperti kebijakan zaman Sultan, Selain Timah, sagu juga menjadi komoditi yang tak luput dari perhatian.” Terang Kaprodi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang ini.

Dari kutipan Daut Kadir, tercatat 1 Desember 1857 dilaksanakan perjanjian antara sultan dengan Belanda tentang diizinkannya pengusaha Belanda untuk membuka tambang timah.

Perjanjian tersebut antara lain berbunyi :
………
Fasal yang kesepuluh
Maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri2nja hendaq ia melebihkan kebadjikan ra’jatnya dan memegang pemerintahan dengan adil dan memeliharakan perusahaan tanah dan segala perusahaan orang dan hal perniagaan dan pelajaran kapal dan perahu didalam keradjaan dan tiada dia hendaq membuat barang suatu aturan yang boleh memberi kesukaran pada segala perkara itu.
Fasal yang kesebelas
Maka berdjandjilah Paduka Sri Sultan dan mentri2nja tiada dia hendaq melepaskan haqnja akan menggali didalam tanah serta beroleh hasil daripada penggaliannya itu kepada orang jang bukan anaq buminya djika tiada dengan mupaqat dan sebitjara dengan wakil Paduka Sri Jang Dipertuan Besar Gubernur Djenderal di Riau supaja penggalian itu diaturkan dengan ditjahari seboleh2nja untung Paduka Sri Sultan dan mentri2nja dan dengan tiada diambil oleh gubernemen sebahagian daripada untung itu hanjalah dengan menilik kepada pergunaan tanah Hindia Nederland jang sedjati serta dengan serta keputusan Baginda Sri Maharadja Nederland jang terputurs pada 24 hari bulan Oktober tahun 1850 ……..
(sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1970: 96-97)

Penulis: Redaksi | Editor: Yoan S Nugraha

BACA LAINNYA